Tantangan dan solusi dalam pengawasan lintas batas laut di Indonesia merupakan topik yang selalu menarik untuk dibahas. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah perairan yang luas dan kompleks yang membutuhkan pengawasan yang ketat untuk mencegah berbagai kejahatan lintas batas, seperti penyelundupan narkoba, penyelundupan manusia, dan illegal fishing.
Salah satu tantangan utama dalam pengawasan lintas batas laut di Indonesia adalah minimnya jumlah kapal patroli yang dimiliki oleh Badan Keamanan Laut (Bakamla) dan TNI AL. Menurut data Bakamla, Indonesia hanya memiliki sekitar 60 kapal patroli, sedangkan Australia memiliki lebih dari 300 kapal patroli untuk mengawasi wilayah perairannya yang jauh lebih kecil. Hal ini membuat pengawasan lintas batas laut di Indonesia menjadi kurang efektif dan rentan terhadap berbagai kejahatan lintas batas.
Untuk mengatasi tantangan ini, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan KKP, M. Zulficar Mochtar, menyarankan agar pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan negara-negara lain dalam hal pengawasan lintas batas laut. “Kerja sama lintas negara sangat penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan lintas batas laut di Indonesia. Dengan adanya kerja sama, kita dapat saling bertukar informasi dan bersinergi dalam mengatasi berbagai tantangan yang ada,” ujarnya.
Selain itu, solusi lain yang bisa dilakukan adalah dengan memanfaatkan teknologi canggih, seperti satelit dan drone, untuk memantau wilayah perairan Indonesia secara real-time. Menurut Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, penggunaan teknologi canggih dapat membantu memperkuat pengawasan lintas batas laut di Indonesia. “Dengan memanfaatkan teknologi canggih, kita dapat melacak dan mengidentifikasi potensi pelanggaran lintas batas laut dengan lebih cepat dan akurat,” katanya.
Dengan adanya kerja sama lintas negara dan pemanfaatan teknologi canggih, diharapkan pengawasan lintas batas laut di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan efisien. Sehingga berbagai kejahatan lintas batas dapat dicegah dan dikendalikan dengan baik, demi keamanan dan kedaulatan laut Indonesia yang lebih terjamin.