Penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara maritim dengan batas laut yang luas, seringkali menjadi sasaran pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pelanggaran di perairan Indonesia.
Menurut Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI, Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus dilakukan secara tegas dan efektif. “Kita tidak boleh memberikan kesempatan bagi pihak-pihak yang ingin merusak kedaulatan negara kita. Penegakan hukum harus dilakukan dengan sungguh-sungguh,” ujarnya.
Salah satu contoh pelanggaran batas laut yang sering terjadi di Indonesia adalah illegal fishing oleh kapal asing. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, setiap tahunnya Indonesia mengalami kerugian hingga miliaran rupiah akibat illegal fishing. Hal ini tentu saja menjadi pekerjaan rumah besar bagi aparat penegak hukum untuk mengatasi masalah tersebut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Ocean Justice Initiative (IOJI), Prigi Arisandi, penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut harus melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat sipil dan lembaga swadaya masyarakat. “Kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat sangat penting untuk memastikan penegakan hukum terhadap pelanggaran batas laut berjalan dengan baik,” ujarnya.
Dalam hal ini, peran aparat penegak hukum seperti TNI AL, Polisi Perairan, dan Bakamla sangatlah penting. Mereka harus bekerja sama secara sinergis untuk menindak tegas pelanggar-pelanggar batas laut. “Kita harus menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdaulat dan tidak akan segan-segan menindak pelanggaran di perairannya,” ujar Laksamana Muda TNI Aan Kurnia.
Dengan adanya penegakan hukum yang tegas dan efektif terhadap pelanggaran batas laut di Indonesia, diharapkan kedaulatan negara dapat tetap terjaga dan sumber daya laut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Semua pihak harus bersatu untuk mendukung upaya penegakan hukum ini demi kepentingan bersama.