Kecelakaan laut merupakan masalah serius yang sering terjadi di Indonesia. Peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia menjadi kunci utama dalam menjaga keselamatan para pelaut dan masyarakat yang menggunakan transportasi laut.
Menurut Kepala Badan SAR Nasional (Basarnas) Marsekal Madya TNI Bagus Puruhito, peran pemerintah sangat penting dalam upaya penanganan kecelakaan laut. “Pemerintah harus terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan transportasi laut agar kecelakaan laut dapat diminimalisir,” ujarnya.
Selain itu, Kepala Bakamla Laksamana Muda TNI Aan Kurnia menambahkan bahwa pemerintah juga harus meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait dalam penanganan kecelakaan laut. “Koordinasi yang baik antara Bakamla, Basarnas, TNI AL, dan instansi terkait lainnya sangat diperlukan untuk menangani kecelakaan laut dengan cepat dan tepat,” kata Aan Kurnia.
Pemerintah juga perlu meningkatkan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan awak kapal. Menurut data Kementerian Perhubungan, sebanyak 1.220 kecelakaan laut terjadi di Indonesia pada tahun 2020. Hal ini menunjukkan perlunya pemerintah untuk terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap keselamatan kapal dan awak kapal.
Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan sarana dan prasarana penanganan kecelakaan laut, seperti penyediaan alat navigasi yang memadai dan peningkatan kualitas pelabuhan. Dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai, diharapkan penanganan kecelakaan laut dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah dalam penanganan kecelakaan laut di Indonesia sangat penting. Dengan meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, pengawasan terhadap keselamatan kapal dan awak kapal, serta peningkatan sarana dan prasarana penanganan kecelakaan laut, diharapkan kecelakaan laut di Indonesia dapat diminimalisir dan keselamatan para pelaut dapat terjaga dengan baik.