Pentingnya penegakan hukum laut di Indonesia memang tidak bisa dipungkiri lagi. Sebagai negara maritim yang memiliki ribuan pulau, Indonesia memiliki potensi sumber daya laut yang sangat besar. Namun, potensi tersebut juga membawa tantangan tersendiri dalam hal penegakan hukum laut.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesian Center for Law of the Sea (ICLOS), Hikmahanto Juwana, penegakan hukum laut di Indonesia sangat penting untuk melindungi sumber daya laut yang ada. Beliau menekankan bahwa tanpa penegakan hukum laut yang kuat, sumber daya laut kita akan terus dieksploitasi secara tidak bertanggung jawab.
Selain itu, penegakan hukum laut juga berkaitan erat dengan keamanan negara. Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, mengatakan bahwa penegakan hukum laut yang baik dapat mencegah berbagai tindak kejahatan di laut, seperti pencurian ikan dan perdagangan manusia.
Namun, sayangnya penegakan hukum laut di Indonesia masih belum optimal. Banyak kasus pelanggaran hukum laut yang terjadi akibat minimnya pengawasan dan penegakan hukum yang lemah. Hal ini juga diperparah dengan minimnya sumber daya manusia dan teknologi yang dimiliki oleh aparat penegak hukum laut.
Untuk itu, diperlukan upaya yang lebih serius dari pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan penegakan hukum laut di Indonesia. Diperlukan investasi yang lebih besar dalam pengembangan sumber daya manusia dan teknologi, serta kerja sama yang erat antara berbagai instansi terkait.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla), Laksamana Muda TNI Aan Kurnia, “Peningkatan penegakan hukum laut di Indonesia bukan hanya tanggung jawab Bakamla, namun juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat Indonesia.” Dengan demikian, pentingnya penegakan hukum laut di Indonesia tidak hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, namun juga tanggung jawab bersama untuk melindungi sumber daya laut yang ada demi keberlanjutan negara ini.