Peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Hukum menjadi landasan utama dalam menangani berbagai jenis tindak pidana yang terjadi di laut, seperti pencurian ikan, penyelundupan barang ilegal, dan pencucian uang hasil kejahatan.
Menurut Pakar Hukum Kelautan dari Universitas Indonesia, Prof. Dr. Hukum, “Hukum kelautan di Indonesia memiliki peran yang strategis dalam menegakkan aturan dan sanksi bagi pelaku tindak pidana laut. Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan di laut.”
Salah satu bentuk peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia adalah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Undang-undang ini mengatur tentang sanksi bagi pelaku tindak pidana perikanan, seperti pencurian ikan dan penangkapan ilegal. Dengan adanya undang-undang ini, diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi nelayan Indonesia dan menjaga keberlanjutan sumber daya laut.
Selain itu, peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut juga tercermin melalui kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti Kepolisian, TNI Angkatan Laut, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Kerja sama antar lembaga ini penting untuk memastikan penegakan hukum yang efektif dan efisien di laut.
Menurut Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jenderal Polisi Drs. Listyo Sigit Prabowo, “Kami terus berupaya untuk meningkatkan koordinasi dan kerja sama dengan berbagai pihak dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia. Hukum harus menjadi payung bagi semua pihak dalam menjaga keamanan laut Indonesia.”
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peran hukum dalam penanganan tindak pidana laut di Indonesia sangat vital dan harus terus diperkuat. Dengan adanya hukum yang jelas dan tegas, diharapkan dapat menciptakan perairan Indonesia yang aman dan sejahtera bagi semua pihak yang berkepentingan.