Penerapan Peraturan Hukum Laut Internasional dalam Sistem Hukum Indonesia menjadi hal yang penting untuk dibahas. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kedaulatan yang luas di lautan. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mengikuti peraturan hukum laut internasional agar dapat menjaga kedaulatan lautnya.
Menurut Pakar Hukum Kelautan, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana, “Penerapan peraturan hukum laut internasional dalam sistem hukum Indonesia sangat penting untuk menghindari konflik dengan negara lain dan juga untuk memastikan bahwa Indonesia dapat memanfaatkan sumber daya lautnya secara optimal.”
Salah satu contoh penerapan peraturan hukum laut internasional dalam sistem hukum Indonesia adalah melalui konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. UNCLOS merupakan kerangka kerja hukum laut internasional yang mengatur berbagai aspek seperti batas laut teritorial, zona ekonomi eksklusif, serta hak dan kewajiban negara-negara pesisir.
Pakar Hukum Internasional, Prof. Dr. Hikmahanto Juwana juga menambahkan, “Dengan mengikuti UNCLOS, Indonesia dapat memastikan bahwa kepentingan maritimnya terlindungi dan dapat berkembang secara berkelanjutan. Hal ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah hukum internasional.”
Namun, meskipun pentingnya penerapan peraturan hukum laut internasional dalam sistem hukum Indonesia, masih banyak tantangan yang dihadapi. Salah satunya adalah masalah penegakan hukum di laut yang masih terkendala oleh kapasitas dan koordinasi antar lembaga terkait.
Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah, akademisi, dan praktisi hukum untuk memastikan bahwa penerapan peraturan hukum laut internasional dalam sistem hukum Indonesia berjalan dengan baik. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan potensi maritimnya secara optimal dan menjaga kedaulatan lautnya.