Badan Keamanan Laut (Bakamla) Indonesia memiliki langkah-langkah yang jelas dalam menindak pelanggaran hukum maritim. Langkah-langkah ini penting untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia.
Salah satu langkah yang dilakukan oleh Bakamla dalam menindak pelanggaran hukum maritim adalah melakukan patroli rutin di perairan Indonesia. Menurut Kepala Bakamla, Laksamana Muda TNI Arie Soedewo, patroli rutin ini dilakukan untuk mencegah dan menindak pelanggaran hukum maritim yang terjadi di perairan Indonesia.
Selain itu, Bakamla juga memiliki langkah-langkah dalam hal penegakan hukum maritim. Menurut Kepala Bakamla, langkah-langkah ini meliputi pengamanan, penindakan, dan pencegahan pelanggaran hukum maritim. “Kami akan terus melakukan upaya penegakan hukum maritim untuk menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia,” ujar Laksamana Muda TNI Arie Soedewo.
Langkah-langkah Bakamla dalam menindak pelanggaran hukum maritim juga melibatkan kerja sama dengan instansi terkait, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kepolisian, dan TNI Angkatan Laut. Kerja sama ini penting untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum maritim di Indonesia.
Menurut Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, Agus H. Purnomo, kerja sama antarinstansi dalam menindak pelanggaran hukum maritim sangat penting. “Kerja sama antarinstansi akan memperkuat penegakan hukum maritim di Indonesia dan menjaga keamanan di perairan Indonesia,” ujar Agus H. Purnomo.
Dengan langkah-langkah yang jelas dan kerja sama antarinstansi yang baik, Bakamla Indonesia terus berkomitmen untuk menindak pelanggaran hukum maritim demi menjaga keamanan dan ketertiban di perairan Indonesia. Langkah-langkah ini menjadi landasan penting dalam upaya menjaga kedaulatan dan keamanan negara di laut.